HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT | PROMOSI BUKU

Penulis:

ISWI HARIYANI

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D. PURNOMO

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018

PROMOSI BUKU

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset berharga yang dapat dikembangkan menjadi bisnis waralaba, bisnis kreatif, bisnis digital dan bisnis tekfin. Pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit telah dipraktekkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, China, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia.

HKI khususnya Hak Cipta dan Paten sudah bisa dijadikan obyek jaminan utang melalui Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 UU 13/2016 tentang Paten. Ketentuan ini belum bisa diberlakukan pada jenis HKI lain, padahal semua jenis HKI dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia. Implementasi aturan ini juga masih terkendala karena belum ada revisi Peraturan BI tentang agunan kredit serta belum ada Lembaga Penilai Aset HKI di Indonesia.

Buku ini tergolong langka karena hingga saat ini belum ada buku yang secara khusus membahas HKI sebagai jaminan kredit. Buku ini cocok dibaca berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, peneliti, pakar hukum, pakar bisnis, notaris, konsultan, pelaku bisnis waralaba, bisnis kreatif, bisnis tekfin, bisnis digital, pengusaha rintisan (start-up), pemilik HKI (pencipta, penemu, pendesain), kurator seni, kritikus seni, kolektor seni, pedagang barang seni, balai lelang seni, pasosiasi bisnis, Lembaga APS, pejabat BI, OJK, Pemerintah, Bekraf, DJKI, legislator, perbankan, pegadaian, perusahaan efek, perusahaan penjaminan, modal ventura, multifinance, dll.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT | Daftar isi

Penulis:

ISWI HARIYANI

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D. PURNOMO

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB  1  :  PENDAHULUAN ..................................................................................    1

BAB  2  :  PENJAMINAN HKI DI BERBAGAI NEGARA ..................................    8

BAB  3  :  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ........................................   16

                 1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI ..................................................   16

                 2. Perbedaan HKI dan Hak Milik Kebendaan ........................................  25

                 3. Sejarah dan Tujuan Perlindungan HKI ..............................................   29

BAB  4  :  HKI DAN BISNIS WARALABA .........................................................   40

BAB  5  :  HKI DAN EKONOMI KREATIF .........................................................   48

BAB  6  :  PERJANJIAN KREDIT ........................................................................   60

BAB  7  :  PERJANJIAN JAMINAN KREDIT .....................................................   75

BAB  8  :  RUANG LINGKUP JAMINAN UTANG .............................................  81

BAB  9  :  JENIS JAMINAN KEBENDAAN ........................................................   91

                 1. Jaminan Hak Tanggungan ..................................................................   91

                 2. Jaminan Hipotek .................................................................................  95

                 3. Jaminan Gadai .................................................................................... 100

                 4. Jaminan Fidusia ................................................................................. 103

                 5. Jaminan Resi Gudang ........................................................................ 108

                 6. Jaminan Repo Surat Berharga ........................................................... 112 

                 7. Jaminan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ........................................ 115 

BAB 10 :  PENGIKATAN JAMINAN HAK CIPTA ..........................................  120

BAB 11 :  PENGIKATAN JAMINAN PATEN ..................................................... 137

BAB 12 :  LEMBAGA PENILAI ASET HKI ........................................................ 150

BAB 13 :  PENYELESAIAN KREDIT MACET BERAGUN HKI ...................... 160

BAB 14 :  PENUTUP ............................................................................................  167

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

BIODATA PENULIS

PROMOSI BUKU

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT | RINGKASAN

Penulis:

ISWI HARIYANI

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D. PURNOMO

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intelectual Property Right (IPR) adalah aset non-fisik yang sangat berharga bagi pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Ekonomi kreatif diyakini dapat menjadi sektor ekonomi andalan di masa depan, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi perdagangan, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Presiden Joko Widodo sangat peduli pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital agar Indonesia tidak ketinggalan dari negara maju.

Pengembangan HKI dapat mendorong ekonomi konvensional maupun ekonomi digital. Ekonomi digital tumbuh pesat di dunia sehingga menciptakan peluang baru dan tantangan baru. Segala macam bisnis konvensional di luar jaringan (offline) kini banyak diduplikasi menjadi bisnis dalam jaringan (online). Pengembangan ekonomi digital dapat berpotensi mengganggu (disruption) terhadap ekonomi konvensional.

Sub-sektor ekonomi kreatif selalu mengandung unsur HKI yang bersifat privat seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Ekonomi kreatif juga berkaitan dengan pemanfaatan HKI milik komunitas seperti Indikasi Asal dan Indikasi Geografis, serta HKI milik bangsa seperti Warisan Budaya.

HKI dapat dikembangkan menjadi kegiatan bisnis melalui pemberian lisensi yang dapat menghasilkan royalti. Jika pemilik HKI ingin mendapatkan untung berlebih, mereka dapat memperluas lisensi HKI menjadi lisensi waralaba (franchise). Dengan lisensi waralaba, para pemilik HKI dapat mengontrol sistem bisnis sehingga kegiatan bisnis para mitra waralaba tidak sampai merusak reputasi pemilik HKI.

Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit. Modal usaha tersebut dapat berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Modal eksternal perusahaan dapat berasal dari lembaga jasa keuangan konvensional (bank, pegadaian, lembaga pembiayaan, modal ventura, dll) atau lembaga jasa keuangan berbasis teknologi finansial atau tekfin (tekfin-pembiayaan/ peer-to-peer lending dan tekfin-permodalan/ equity crowdfunding).

Saat ini aset HKI khususnya Hak Cipta dan Paten sudah dapat dijadikan obyek jaminan utang melalui Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU 28/ 2014) dan Pasal 108 UU Paten terbaru (UU 13/2016). Namun sayang ketentuan semacam ini belum bisa diberlakukan pada jenis HKI lainnya, padahal semua jenis HKI pada prinsipnya dapat dijadikan obyek jaminan utang melalui skema Fidusia.

Obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (immaterial) dan bersifat tak-benda (intangible) dapat dijadikan jaminan utang melalui Fidusia sesuai Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU 28/ 2014). Penjaminan obyek Paten (Paten-Produk atau Paten-Proses) yang tidak nyata (immaterial) dan tak-benda (intangible) juga dapat dilakukan melalui Fidusia berdasarkan Pasal 108 UU Paten terbaru (UU 13/ 2016).

Obyek Hak Cipta berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) dapat pula dijadikan jaminan utang via Gadai. Namun sayang UU Hak Cipta terbaru belum mengatur penjaminan via Gadai, padahal obyek jenis ini (seperti lukisan atau patung) memiliki nilai ekonomi relatif besar bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Implementasi pemanfaatan aset HKI, khususnya Hak Cipta dan Paten, sebagai jaminan kredit di industri jasa keuangan masih harus menunggu terbitnya revisi Peraturan BI atau OJK tentang jenis agunan kredit. Penjaminan HKI di Indonesia juga masih terkendala karena belum terbentuknya Lembaga Penilai Aset HKI.

Eksekusi jaminan Gadai dan Fidusia relatif mudah karena dapat ditempuh melalui Parate Eksekusi tanpa meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi jaminan juga dapat ditempuh melalui perjanjian di bawah tangan tanpa lewat pelelangan umum. Semua kemudahan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan untuk membiayai usaha rintisan di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Buku Penyelesaian Sengketa Bisnis | Promosi Buku

Penulis:

ISWI HARIYANI

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D. PURNOMO

Penerbit:

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

PROMOSI BUKU

Sengketa bisnis jamak terjadi di mana-mana, baik di lingkup nasional maupun internasional. Sengketa tersebut pada umumnya berasal dari kontrak bisnis yang tidak dijalankan sesuai kesepakatan. Penyelesaian sengketa bisnis dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan via APS saat ini lebih banyak dipilih para pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dilakukan dengan menggunakan model : Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring.

Buku ini mengulas berbagai model APS beserta Lembaga APS yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Selain membahas model APS konvensional, buku ini juga membahas APS via internet yang dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). PSD sudah banyak diterapkan di negara maju di bidang bisnis online, e-commerce dan bisnis tekfin/fintech.

Buku ini cocok dibaca berbagai kalangan seperti para pengusaha, bankir, Lembaga APS, KADIN, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, UMKM, pejabat publik (BI, OJK, Pemerintah, DPR), penegak hukum, notaris, pengacara, balai lelang dan masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis sesuai koridor hukum dan kaidah bisnis yang sehat. Buku ini juga cocok dijadikan bahan referensi bagi dosen dan mahasiswa yang menempuh kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Buku Penyelesaian Sengketa Bisnis | Daftar isi

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

KATA-KATA BIJAK

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN ....................................................................................     1

BAB 2 : KONTRAK BISNIS SEBAGAI SUMBER SENGKETA .......................     5

              1. Kontrak Bisnis Sebagai Sumber Sengketa ...........................................      5

              2. Syarat Sah Perjanjian dan Asas Perjanjian ...........................................     9

              3. Akibat Hukum dan Sumber Perjanjian .................................................   13

              4. Beberapa Sebab Berakhirnya Perjanjian ..............................................   15

              5. Akibat Hukum Wanprestasi dan Pembelaan Debitor ...........................   18

BAB 3 : PENYELESAIAN LITIGASI (VIA PENGADILAN) .............................  23

              1. Penyelesaian Sengketa Bisnis via Pengadilan Umum ..........................   23

              2. Penyelesaian Sengketa Bisnis via Pengadilan Niaga ...........................   25

              3. Asas Hukum Acara dalam Proses Litigasi ...........................................   31

              4. Keuntungan dan Kelemahan Penyelesaian Litigasi .............................   33

BAB 4 : PENYELESAIAN NON-LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN) .........   38

BAB 5 : NEGOSIASI / PERUNDINGAN / MUSYAWARAH ............................   51

              1. Eksistensi Negosiasi di Indonesia ........................................................   51

              2. Eksistensi Negosiasi dalam Sengketa Internasional ............................   54

              3. Pentingnya Negosiasi dalam Penyusunan Kontrak Bisnis ..................   58

BAB 6 : KONSULTASI & PENDAPAT MENGIKAT .......................................   64

BAB 7 : MEDIASI / PENENGAHAN ..................................................................   72

              1. Mediasi Melalui Pengadilan ................................................................   72

              2. Mediasi Melalui Lembaga APS ...........................................................   80

BAB 8 : KONSILIASI / PERDAMAIAN .............................................................   92

              1. Pengertian dan Ruang Lingkup Konsoliasi ..........................................   92

              2. Konsoliasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ..........................   95

              3. Konsoliasi dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial ..........  100

BAB 9 : ADJUDIKASI BAGI NASABAH KECIL .............................................  105

              1. Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan .................................................  105

              2. Perlindungan Nasabah dalam Proses Adjudikasi ................................  110

BAB 10 : ARBITRASE / PERWASITAN ...........................................................  116

                1. Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase .........................................  116

                2. Peraturan dan Prosedur Arbitrase di Lembaga APS .........................  125

BAB 11 : PENYELESAIAN SENGKETA DARING (PSD) ...............................  134

BAB 12 : LEMBAGA APS NASIONAL .............................................................  148

                1. Lembaga APS di Industri Jasa Keuangan .........................................  148

                2. Lembaga APS di Luar Industri Jasa Keuangan ................................  156

BAB 13 : LEMBAGA APS INTERNASIONAL ................................................   169

                1. Lembaga APS dalam Perspektif Hukum Internasional ....................  169

                2. Keuntungan Memilih Lembaga APS Internasional ..........................  171

                3. Beberapa Contoh Lembaga APS Internasional ................................   174

BAB 14 : TIPS BIJAK MENYELESAIAN SENGKETA BISNIS .....................   188

                1. Jangan Pernah Takut Ribut di Depan ...............................................   188

                2. Gunakan Selalu Akal Sehat dan Hati Nurani ...................................   191

                3. Lakukan Negosiasi yang Jujur dan Bermartabat ..............................   195

                4. Carilah Pihak Penengah dan Pendamai yang Netral ........................   198

                5. Pilihlah Model APS dan Lembaga APS yang Sesuai ......................   199

BAB 15 : PENUTUP ...........................................................................................   204

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

BIODATA PENULIS

PROMOSI BUKU

Buku Penyelesaian Sengketa Bisnis | Ringkasan

Penulis:

ISWI HARIYANI

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D. PURNOMO

Penerbit:

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

RINGKASAN

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).  Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri. Cara ini mulai banyak ditinggalkan para pelaku bisnis karena prosesnya panjang, lama, mahal dan berbelit-belit. Hasil putusan Pengadilan Negeri masih bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi lalu kasasi hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penyelesaian litigasi juga bisa dilakukan via Pengadilan Niaga khusus bagi sengketa  Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain berwenang mengurus kepailitan, Pengadilan Niaga juga berwenang mengurus sengketa HKI. Hampir semua sengketa HKI (Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, DTLST) diurus melalui Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa HKI lainnya (Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman) diurus melalui Pengadilan Negeri.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR)  semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar peradilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi peradilan yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan.

Meskipun MA telah mendorong proses peradilan dapat berlangsung cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan di Indonesia masih tergolong lama, berbelit-belit, mahal, dan putusannya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar mahal oknum peradilan. Peradilan di Indonesia cencerung lebih berpihak kepada penguasa dan pemodal besar.

Keengganan para pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses peradilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di peradilan kebanyakan juga bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring. Penyelesaian sengketa melalui APS telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya UU 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.

Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan memakai cara Negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai konsultan, ahli hukum, mediator, konsiliator, adjudikator dan arbiter.

Konsultasi mirip dengan Pendapat Mengikat karena melalui kedua cara APS ini para pihak meminta pendapat dari ahli hukum dan ahli bisnis terkait. Perbedaannya, saran dari hasil konsultasi tidak bersifat mengikat para pihak. Sebaliknya, pendapat ahli dari hasil Pendapat Mengikat harus dipatuhi para pihak karena bersifat mengikat.

Mediasi mirip dengan Konsiliasi karena keduanya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pendamai. Perbedaannya, mediator lebih aktif mengajak para pihak menemukan titik temu hingga mencapai kesepakatan perdamaian, sedangkan konsiliator lebih bersikap pasif dan hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan. Mediator dan konsiliator tidak berhak membuat kesepakatan perdamaian, sebab kesepakatan perdamaian adalah hak para pihak yang bersengketa. Mediator dan konsiliator juga tidak berhak membuat putusan layaknya hakim atau arbiter.

Adjudikasi adalah cara APS yang baru diterapkan di Indonesia, khususnya di industri jasa keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase karena adjudikator memiliki wewenang membuat putusan seperti arbiter. Bedanya, putusan adjudikator harus ditawarkan lebih dulu kepada Pemohon, dan jika Pemohon setuju maka putusan  boleh diberlakukan. Adjudikasi ditempuh guna melindungi Pemohon yang berasal dari nasabah kecil agar memiliki posisi setara dengan lembaga jasa keuangan. Putusan Adjudikasi dan putusan Arbitrase sama-sama bersifat final dan mengikat.

Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat Arbitrase, maka para pihak bebas memilih arbiter, hukum materiil, hukum acara, tempat beracara dan jangka waktu penyelesaian sengketa. Sedangkan jika menggunakan Mediasi, dan Konsiliasi, para pihak dapat memilih mediator atau konsiliator dan tata cara penyelesaian sengketa serta menentukan format perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Proses Arbitrase mirip Pengadilan sehingga disebut pula semi-pengadilan (quasi-judicial). Eksekusi putusan Arbitrase tidak dapat langsung dilaksanakan karena harus lebih dulu diajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penyelesaian sengketa bisnis via internet dapat dilakukan via Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). PSD sudah dimungkinkan karena semua data elektronik dan tanda tangan elektronik bisa dijadikan bukti hukum sesuai UU ITE. PSD lebih sesuai diterapkan di bisnis daring (bisnis online), e-dagang (e-commerce) dan bisnis berbasis teknologi fiansial (tekfin/fintech). PSD lebih cepat dan lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa via darat (offline).

Penyelesaian sengketa bisnis di sektor Industri Jasa Keuangan diatur khusus oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini bertindak menggantikan peran Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan pengawas lembaga perbankan. Selain berwenang mengawasi lembaga perbankan, OJK juga mengambil alih peran Bapepam-LK dalam bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dasar hukum pembentukan OJK adalah UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. OJKI juga menerbitkan Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS di industri jasa keuangan yaitu:

a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

c) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

d) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)

e) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)

f) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

g) Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI)

Sengketa bisnis juga dapat diselesaikan melalui Lembaga APS lainnya seperti :

a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

b) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

d) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

e) Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

    Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)

f) Badan Mediasi Indonesia (BaMI)

g) Pusat Mediasi Nasional (PMN)

h) Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia (PAMI)

Sengketa bisnis global dapat diselesaikan via lembaga APS internasional seperti :

a) American Arbitration Association (AAA)

b) Stockholm Chamber of Commerce (SCC)

c) Association Française d'Arbitrage (AFA)

d) Beijing Arbitrase Commission (BAC)

e) Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA)

f) Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

g) International Chamber of Commerce (ICC)

h) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

i) Japan Commercial Arbitration Association (JCAA)

j) Netherlands Arbitration Institute (NAI)

k) Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)

l) Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)

m) Philippines Dispute Resolution Centre (PDRC)

n) Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)

o) Foundation for International Commercial Arbitration

    and Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA)

Restrukturisasi Perusahaan - Daftar Isi

Penulis:

CITA YUSTISIA SERFIYANI

R. SERFIANTO D.PURNOMO

ISWI HARIYANI

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

KATA-KATA BIJAK

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB  1  :  PENDAHULUAN .................................................................................     1

BAB  2  :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN VIA MKAPP ..........................   9

1. Restrukturisasi Perusahaan via MKAPP .............................................    9

                 2. Merger Perusahaan .............................................................................   22

                 3. Konsolidasi Perusahaan ......................................................................  26

                 4. Akuisisi Perusahaan ............................................................................  29

                 5. Pemisahan Perusahaan ........................................................................  38

BAB  3  :  RESTRUKTURISASI, LIKUIDASI DAN KEPAILITAN ...................  48

BAB  4  :  RESTRUKTURISASI DAN REVALUASI ASET ................................  54

BAB  5  :  REKAPITALISASI DAN REORGANISASI ........................................  59

1.      Rekapitalisasi Perusahaan .................................................................  59

2.      Reorganisasi Perusahaan ...................................................................  63

BAB  6  :  RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS ..............................   68

BAB  7  :  MEKANISME RESTRUKTURISASI PT ............................................ 85

                  1. Syarat Merger-Konsolidasi-Akuisisi PT ...........................................   85

                  2. Mekanisme Merger PT .....................................................................    88

                  3. Mekanisme Konsolidasi PT ..............................................................   93

                  4. Mekanisme Akuisisi PT ....................................................................   96

      5. Pengajuan Keberatan terhadap MKA ................................................  99

BAB  8  :  RESTRUKTURISASI & PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT.. 104

     1. Restrukturisasi dan Perubahan Anggaran Dasar PT .......................... 104

     2. Pengajuan Permohonan Melalui SABH ............................................ 105

     3. Pengesahan Badan Hukum PT .......................................................... 108

                 4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ...................................... 113

                 5. Pemberitahuan Akta Perubahan AD PT ............................................  115

                 6. Pemberitahuan Perubahan Data PT ................................................... 116

                 7. Pengumuman dalam Daftar Perseroan ......................................... ..... 119

                 8. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara .................................. 121

BAB  9  : RESTRUKTURISASI PERBANKAN ..................................................  131

    1. OJK dan Restrukturisasi Perbankan ...................................................  131

                2. Mekanisme Merger Bank ...................................................................  144

                3. Mekanisme Konsolidasi Bank ............................................................  148

                4. Mekanisme Akuisisi Bank .................................................................. 152

    5. Pengajuan Keberatan terhadap MKA Bank ........................................ 156

    6. Pembelian Saham Bank Umum .......................................................... 157 

                7. Fit & Proper Test bagi Pemegang Saham Pengendali ........................ 161  

    8. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia ............................... 166   

                9. Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan ................................... 169  

BAB  10  : RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH .............................. 181  

                1. Perbankan Syariah .............................................................................. 181

                2. Restrukturisasi Perbankan Syariah ..................................................... 188 

    3. Pemisahan UUS Berdasarkan PBI 11/2009 ........................................ 192

BAB  11  :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERBUKA ......................... 198

                 1. Perusahaan Terbuka (PT Terbuka) .................................................... 198

                 2. Merger dan Konsolidasi PT Terbuka ................................................. 201

                 3. Akuisisi Perusahaan Terbuka ............................................................. 207

  

BAB  12  :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN EFEK .................................. 215

     1. Perusahaan Efek / Sekuritas ............................................................... 215

     2. Penjamin Emisi Efek  (Underwriter) ................................................. 218

                 3. Perantara Pedagang Efek  (Broker / Dealer) ...................................... 221

     4. Manajer  Investasi  (Investment  Manager) ....................................... 223

     5. Restrukturisasi Perusahaan Efek .......................................................  225

                 6. Pemisahan Manajer Investasi dari Perusahaan Efek .......................... 227

BAB 13 :  RESTRUKTURISASI BUMN .............................................................. 232

     1. Peran BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Nasional .................... 232

     2. Peran BUMN dalam Kemandirian Ekonomi Nasional ...................... 233

     3. Pentingnya Kreatifitas dan Inovasi dalam Memajukan BUMN ........ 236

     4. Perusahaan BUMN dan Ruang Lingkupnya .....................................  242

     5. Restrukturisasi Perusahaan BUMN ..................................................  251

BAB 14 :  RESTRUKTURISASI BUMD .............................................................  266

     1. Perusahaan Daerah atau BUMD .......................................................  266

     2. Restrukturisasi Perusahaan Daerah .................................................... 269

BAB 15 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI .......................... 275

     1. Badan Hukum & Ruang Lingkup Perusahaan Asuransi .................... 275

     2. Izin Usaha dan Permodalan Perusahaan Asuransi ............................. 281

     3. Restrukturisasi Perusahaan Asuransi ................................................. 285

BAB 16 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ................... 299

     1. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan .......................... 299

     2. Pinjaman dan Penyertaan oleh Perusahaan Pembiayaan ................... 307

     3. Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan ............................................ 309

BAB 17 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PENJAMINAN ..................... 314

     1. Lembaga Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan ........................... 314

     2. Kegiatan Usaha Perusahaan Penjaminan ........................................... 322

     3. Persyaratan Pemberian Jasa Penjaminan ........................................... 325

     4. Persyaratan Calon Terjamin dan Imbal Jasa Penjaminan .................. 327

     5. Klaim, Peralihan Hak Tagih dan Batas Maksimum Penjaminan ....... 328

     6. Restrukturisasi Perusahaan Penjaminan ............................................ 330

BAB 18 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PATUNGAN ........................ 339

     1. Perusahaan Patungan dan UU Penanaman Modal ............................. 339

     2. Restrukturisasi Perusahaan Patungan ................................................ 349

BAB 19 :  RESTRUKTURISASI KOPERASI ...................................................... 354

     1. Pengertian dan Ruang Lingkup Koperasi .......................................... 354

     2. Restrukturisasi Koperasi .................................................................... 361

BAB 20 :  RESTRUKTURISASI YAYASAN ...................................................... 366

     1. Pengertian dan Ruang Lingkup Yayasan ........................................... 366

     2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan ................................................. 371

     3. Kekayaan Yayasan ............................................................................. 373

     4. Organ Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) .............................. 374

     5. Restrukturisasi Yayasan ..................................................................... 379

BAB 21 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN WARALABA ....................... 384

     1. Prospek Bisnis Waralaba ................................................................... 384

     2. Perlindungan Hukum Waralaba ......................................................... 387

     3. Restrukturisasi Perusahaan Waralaba ................................................ 391

BAB 22 :  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN NON BADAN HUKUM ...... 397

     1. Ruang Lingkup Perusahaan ............................................................... 397

     2. Subyek Hukum dan Obyek Hukum ................................................... 403

     3. Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum ................................ 407

BAB 23 :  RESTRUKTURISASI & PERSAINGAN USAHA .............................  411

     1. Kaitan Restrukturisasi Perusahaan dengan UU 5/1999 ....................  411

     2. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang UU 5/1999 .......................... 417

     3. Penilaian KPPU terhadap Restrukturisasi Perusahaan .....................  424

     4. Pemberitahuan Merger-Konsolidasi-Akuisisi kepada KPPU ...........  427

     5. Konsultasi atas Rencana Restrukturisasi Perusahaan .......................  429

BAB 24 :  PENUTUP ............................................................................................. 438

DAFTAR BACAAN

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SKEMA

DAFTAR TABEL

FOTO TIM PENULIS BERTIGA

BIODATA PENULIS BERTIGA

DAFTAR BUKU KARYA PENULIS BERDUA

ISI SAMPUL BELAKANG

BONUS CD BERISI UU & PERATURAN