Kitab Hukum Bisnis Properti

KITAB HUKUM

BISNIS PROPERTI

Oleh:

IR. R. SERFIANTO D. PURNOMO

ISWI HARIYANI, SH, MH

CITA YUSTISIA SERFIYANI, SH

Penerbit : Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Tahun : Agustus 2011

Harga : Rp 90.000

Perkembangan Bisnis Properti semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia.  Investor asing juga banyak yang tertarik menanamkan modal di sektor properti dalam negeri, dengan cara membeli produk properti maupun membeli saham-saham perusahaan properti nasional.  Investor lokal pun tidak kalah gesit menyambar peluang investasi di bidang properti.  Banyak alasan dikemukakan perihal keunggulan berinvestasi di sektor properti, salah satunya adalah karena aset properti  senantiasa  meningkat  nilainya  seiring  dengan  perjalanan  waktu.

Meskipun masih banyak masalah yang membelit bisnis properti, namun demikian hal ini tidak mengurangi minat para pengembang dan kontraktor untuk terus membangun perumahan dan produk properti lain di tanah air.  Masyarakat saat ini juga semakin leluasa membeli produk properti karena banyaknya fasilitas KPR yang ditawarkan perbankan. Pemerintah melalui PT SMF (Persero) juga telah menerbitkan surat berharga Efek Beragun Aset (EBA) yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia menjadi pasar potensial bagi pemasaran produk properti.  Para pengembang dan kontraktor perumahan telah berhasil membangun berbagai macam produk properti seperti rumah sederhana, rumah mewah, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah kebun, rumah kos, rumah sakit, rusunami, rusunawa, apartemen, kondominium, kondotel,  hotel, motel, villa, mall, superblock, pergudangan, pabrik, kawasan industri, dan lain-lain.

Produk properti tersebut ada yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA), Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM), dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah pun telah membuat kebijakan pemberian fasilitas perumahan bagi MBR, antara lain berupa pembangunan Rumah Murah seharga Rp 20-25 juta per unit, pembangunan Rusunami dan Rusunawa, dan  pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan adanya program FLPP, masyarakat diharapkan dapat menikmati KPR berbunga murah (kurang dari 10% per tahun fixed) dan berjangka panjang (15 tahun atau lebih).

Bisnis Properti adalah jenis usaha yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.  Masyarakat membutuhkan produk properti khususnya rumah tinggal guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.  Pemerintah berkepentingan memajukan bisnis ini karena dapat membantu menyediakan perumahan rakyat, membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan menambah pemasukan pajak.  Bisnis Properti juga memiliki efek berganda karena tidak hanya bermanfaat bagi pengembang, kontraktor dan konsumen, tetapi juga dapat menggerakkan sektor lain seperti industri bahan bangunan, industri alat berat,  jasa konsultan,  jasa perbankan,  jasa asuransi,  jasa tenaga kerja, dan lain-lain

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional, berperan besar mendorong kemajuan bisnis properti di tanah air. Peran yang sama juga dipikul pihak swasta terutama pengembang dan kontraktor. Lembaga perbankan juga memiliki posisi strategis karena lembaga ini berperan menyediakan kredit dan pembiayaan  bagi  para  pengembang,  kontraktor,  maupun  konsumen  properti.

Kemajuan pesat bidang properti di Indonesia, kurang didukung regulasi yang memadai. Meskipun Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi beberapa peraturan terkait belum diselesaikan seperti RUU Rumah Susun, RUU Tabungan Perumahan, dan revisi UU Pokok Agraria  (UU 5/ 1960).  Pemerintah  juga  belum  merevisi  PP 41/ 1996  yang mengatur kepemilikan properti oleh orang asing, sehingga hal ini dapat menghambat pemasaran  produk  properti  khususnya  yang  ditujukan  bagi  konsumen asing.

Banyak orang yang sukses berkat bisnis properti, namun tidak jarang yang jatuh akibat bisnis ini. Sebagaimana investasi pada umumnya, investasi properti juga dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian.  Namun hal ini bukan alasan untuk tidak berinvestasi, karena tidak berinvestasi pun juga dapat mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, pelajari lebih dulu seluk beluk bisnis properti, carilah guru properti yang baik,  ikuti  pelatihan,  dan  jangan lupa memulai  bisnis properti sebatas kemampuan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

KATA-KATA BIJAK

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. PERAN & PELAKU BISNIS PROPERTI

1. Peran Bisnis Properti dalam Pembangunan Nasional
2. Pengembang  (Developer)
3. Kontraktor
4. Broker Properti

BAB 3. PRODUK BISNIS PROPERTI

1. Residensial (Tempat Hunian)
2. Bangunan Komersial
3. Industri serta Bangunan Penelitian & Pengembangan
4. Pertanian, Perkebunan, Gudang, Peternakan, Pengolahan Kayu dan Pertambangan
5. Properti untuk Tujuan Khusus

BAB 4. TUGAS, WEWENANG DAN PERAN PEMERINTAH
1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota
4. Peran dan Program Kementerian Perumahan Rakyat
5. Fasilitas Pembebasan PPN bagi Perumahan MBR

BAB 5. JASA KONSTRUKSI

1.   Jasa Konstruksi : Sekilas Pandang
2.   Azas dan Tujuan Jasa Konstruksi

3.   Usaha Jasa Konstruksi

4.   Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

5.   Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

6.   Kegagalan Bangunan

7.   Masyarakat Jasa Konstruksi & LPJK

8.   Pembinaan Jasa Konstruksi

9.    Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

10. Sanksi Hukuman

BAB 6. BROKER PROPERTI

1. Peran Broker dalam Bisnis Poperti

2. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

3. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI)

BAB 7. BANGUNAN GEDUNG

1.     UU 28 / 2002 tentang Bangunan Gedung

2.     Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bangunan Gedung

3.     Persyaratan Teknis dan Administratif Bangunan Gedung

4.     Persyaratan Tata Bangunan

5.     Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

6.     Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

7.     Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

8.     Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

9.     Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

10. Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

11. Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

12. Pembangunan Gedung

13. Pemanfaatan Gedung

14. Pelestarian Gedung

15. Pembongkaran Gedung

16. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Gedung

17. Peran Masyarakat & Pembinaan oleh Pemerintah

BAB 8. RUMAH SUSUN

1. Asas dan Tujuan Pembangunan Rumah Susun

2. Pengaturan, Pembinaan dan Pembangunan Rumah Susun

3. Pemilikan Satuan Rumah Susun

4. Pembebanan Hak Jaminan

5. Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun

6. Revisi Undang-Undang Rumah Susun

BAB 9. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
1.  Pengertian Umum, Jenis dan Bentuk Rumah
2.  Perencanaan Perumahan
3.  Pembangunan Perumahan
4.  Pemanfaatan Perumahan & Pengendalian Perumahan
5.  Kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BAB 10. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.  Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2.  Perencanaan Kawasan Permukiman
3.  Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Permukiman
4.  Pengendalian Kawasan Permukiman
5.  Pemeliharaan & Perbaikan Perumahan / Kawasan Permukiman

BAB 11. PERUMAHAN KUMUH DAN RUMAH MURAH
1. Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Hak, Kewajiban, Larangan dan Peran Masyarakat
3. Pengadaan Tanah untuk Perumahan dan Permukiman
4. Pembangunan Rumah Murah

BAB 12. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
1. Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan
2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

BAB 13. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

1. Pembiayaan Sekunder Perumahan

2. PT (Persero) Sarana Multigriya Finansial selaku SPV

3. Pengalihan Piutang dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan

BAB 14. TABUNGAN PERUMAHAN & BAPERTARUM-PNS

1.  Tabungan Perumahan (Taperum)

2.  Pendirian Bapertarum-PNS

3. Layanan : Bantuan Uang Muka KPR

4. Layanan : Pengembalian Tabungan

5. Layanan : Bantuan Biaya Membangun 

BAB 15. TIPS PRAKTIS MEMBELI RUMAH MELALUI KPR
1. Cara Mudah Memiliki Rumah
2. Mengajukan Aplikasi KPR
3. Penandatanganan Perjanjian Kredit
4. Membayar Angsuran KPR

BAB 16. TIPS SUKSES MENJADI INVESTOR PROPERTI

BAB 17. PENUTUP

DAFTAR BACAAN

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SKEMA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ALAMAT

Daftar Alamat DPP dan DPD Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI)

Daftar Alamat DPP dan DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan

Permukiman Seluruh Indonesia  (APERSI)

Daftar Alamat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Pusat dan Daerah

Daftar Alamat Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Daftar Alamat Perusahaan Kontraktor Besar di Indonesia

Daftar Alamat Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

Daftar Alamat Badan Sertifikasi Ketrampilan Jasa Konstruksi

Daftar Alamat Lembaga Terkait Bisnis Properti

Daftar Alamat Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI)

Daftar Alamat Perusahaan Waralaba Broker Properti

BIODATA PENULIS BERTIGA

DAFTAR BUKU KARYA PENULIS BERDUA

ISI SAMPUL BELAKANG

BONUS CD BERISI UU & PERATURAN