PANDUAN LENGKAP
MENGURUS
DOKUMEN PROPERTI
Oleh:
IR. R. SERFIANTO D. PURNOMO
ISWI HARIYANI, SH, MH
CITA YUSTISIA SERFIYANI, SH
Penerbit : Pustaka Yustisia,
Yogyakarta
Tahun : Maret 2012
Harga
: Rp 65.000
Bisnis Properti di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan
kemajuan perekonomian nasional. Perkembangan bisnis properti yang semakin pesat
di tanah air tentu saja perlu didukung regulasi yang memadai, termasuk regulasi
tentang pengurusan perizinan Dokumen Properti.
Secara umum ruang lingkup Dokumen Properti mencakup segala macam
perizinan yang berkaitan dengan tanah, bangunan, tata ruang, air
tanah (air bawah tanah), perpajakan, dan perizinan terkait lainnya.
Dokumen Properti yang terkait dengan tanah berupa dokumen sertifikat
hak-hak atas tanah, sertifikat Hak Tanggungan, akta jual beli tanah dan akta
pengalihan hak atas tanah lainnya, pengalihan
Tanah Negara menjadi tanah berstatus Hak Milik/ HGB/HGU/ Hak Pakai/ Hak Pengelolaan, perubahan status tanah Hak Milik
menjadi HGB/ Hak Pakai, perubahan status tanah HGB menjadi Hak Pakai, perubahan
status tanah HGB menjadi Hak Milik, sertifikasi Tanah Girik menjadi Hak Milik, dan
lain-lain. Pengurusan Dokumen Properti yang terkait dengan tanah pada umumnya melibatkan
instansi BPN/ Kantor Pertanahan dan Notaris
selaku PPAT.
Dokumen Properti yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang antara
lain adalah Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Pengurusan SIPPT
ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang/ Tata Kota. Dokumen
Properti yang berkaitan dengan bangunan gedung dapat berupa Sertifikat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
(SHM-Sarusun), Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun
(SKBG-Sarusun), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB). Pengurusan
Dokumen Properti yang terkait bangunan gedung ditangani Pemerintah Daerah melalui Dinas yang
mengurusi dan mengawasi
Bangunan Gedung.
Dokumen Properti yang berkaitan dengan air tanah (air bawah tanah)
antara lain adalah Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) yang terdiri dari
dua macam yaitu SIPA pemakaian air tanah (untuk kepentingan non-bisnis) serta
SIPA pengusahaan air tanah (untuk kepentingan bisnis). Sedangkan Dokumen Properti
yang berkaitan dengan perpajakan berupa : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan Final
(PPh-Final) atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Buku Dokumen Properti ini membahas secara lengkap semua prosedur
pengurusan perizinan yang berkaitan dengan tanah, bangunan, tata ruang, air
tanah, dan perpajakan. Pokok pembahasan dalam buku ini juga dikaitkan dengan dasar
hukum yang melandasi terbitnya regulasi perizinan yang bersangkutan. Pembaca awam yang tidak sempat membaca
seluruh isi buku, dapat membaca ringkasan setiap bab yang disajikan dalam bentuk
skema. Sedangkan pembaca kalangan akademisi dapat membaca seluruh isi buku ini sehingga mendapat gambaran yang lebih lengkap.
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN
KATA-KATA BIJAKi
UCAPAN TERIMA KASIH
KATA PENGANTAR
RINGKASAN
DAFTAR ISI
BAB 1. BISNIS PROPERTI & DOKUMEN PROPERTI
BAB 2. MACAM – MACAM HAK ATAS TANAH
1. Macam-Macam Hak atas Tanah di Indonesia
2. Hak Milik
3. Hak Guna Usaha (HGU)
4. Hak Guna Bangunan (HGB)
5. Hak Pakai
6. Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
1. Macam-Macam Hak atas Tanah di Indonesia
2. Hak Milik
3. Hak Guna Usaha (HGU)
4. Hak Guna Bangunan (HGB)
5. Hak Pakai
6. Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
BAB 3. PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH
1. Perubahan Tanah Girik Menjadi Tanah Hak Milik
2. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Milik
3. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah HGU
4. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah HGB
5. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Pakai
6. Perubahan Tanah Negara Menjadi Hak Pengelolaan
7. Perubahan Tanah HGB / Hak Pakai Menjadi Hak Milik
8. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara untuk PNS
9. Perubahan Tanah Hak Milik Menjadi HGB / Hak Pakai Serta Perubahan Tanah HGB Menjadi Hak Pakai
1. Perubahan Tanah Girik Menjadi Tanah Hak Milik
2. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Milik
3. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah HGU
4. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah HGB
5. Perubahan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Pakai
6. Perubahan Tanah Negara Menjadi Hak Pengelolaan
7. Perubahan Tanah HGB / Hak Pakai Menjadi Hak Milik
8. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara untuk PNS
9. Perubahan Tanah Hak Milik Menjadi HGB / Hak Pakai Serta Perubahan Tanah HGB Menjadi Hak Pakai
BAB 4. PAJAK TANAH
(PBB, BPHTB, PPH-FINAL)
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
3. PPH-Final Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan
BAB 5. SURAT IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT)
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SIPPT
2. Pengurusan SIPPT di Provinsi DKI Jakarta
3. Pengurusan SIPPT di Beberapa Daerah
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SIPPT
2. Pengurusan SIPPT di Provinsi DKI Jakarta
3. Pengurusan SIPPT di Beberapa Daerah
BAB 6. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
1. Dasar Hukum, Ruang Lingkup dan Obyek IMB
2. Keterangan Rencana Kabupaten / Kota
3. IMB untuk Bangunan pada Umumnya
4. IMB untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum
5. IMB untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus
1. Dasar Hukum, Ruang Lingkup dan Obyek IMB
2. Keterangan Rencana Kabupaten / Kota
3. IMB untuk Bangunan pada Umumnya
4. IMB untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum
5. IMB untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus
BAB 7. PENGURUSAN IMB DI BEBERAPA DAERAH
BAB 8. PENGURUSAN IMB DI PROVINSI DKI JAKARTA
BAB 9. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
(SLF)
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SLF
2. Pola Umum Pengaturan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
3. Tata Cara Penerbitan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
4. Tata Cara Perpanjangan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
5. Pengurusan SLF di Provinsi DKI Jakarta
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SLF
2. Pola Umum Pengaturan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
3. Tata Cara Penerbitan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
4. Tata Cara Perpanjangan SLF Sesuai Permen PU 25 / 2007
5. Pengurusan SLF di Provinsi DKI Jakarta
BAB 10. BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG, SHM SARUSUN,
SKBG-SARUSUN)
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SBKBG
2. SHM-Sarusun dan SKBG-Sarusun
3. Pengurusan SBKBG di Provinsi DKI Jakarta
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SBKBG
2. SHM-Sarusun dan SKBG-Sarusun
3. Pengurusan SBKBG di Provinsi DKI Jakarta
BAB 11. IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) DAN KELAYAKAN MENGGUNAKAN BANGUNAN (KMB)
1. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) di DKI Jakarta
2. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) di DKI Jakarta
1. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) di DKI Jakarta
2. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) di DKI Jakarta
BAB 12. SURAT IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH (SIPA)
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SIPA
2. Tata Cara Memperoleh SIPA
3. Hak dan Kewajiban Pemegang SIPA
4. Pengurusan SIPA di Beberapa Daerah
1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup SIPA
2. Tata Cara Memperoleh SIPA
3. Hak dan Kewajiban Pemegang SIPA
4. Pengurusan SIPA di Beberapa Daerah
Bab 13. TIPS BIJAK MENJADIKAN PROPERTI SEBAGAI JAMINAN UTANG
1. Properti sebagai Obyek Jaminan Hak Tanggungan
2. Properti sebagai Obyek Jaminan Fidusia
3. Tips Bijak Menjadikan Properti sebagai Jaminan Utang
1. Properti sebagai Obyek Jaminan Hak Tanggungan
2. Properti sebagai Obyek Jaminan Fidusia
3. Tips Bijak Menjadikan Properti sebagai Jaminan Utang
DAFTAR BACAAN
DAFTAR ISTILAH
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR SKEMA
DAFTAR ALAMAT
BIODATA PENULIS BERTIGA
DAFTAR BUKU KARYA PENULIS
ISI SAMPUL BELAKANG
BONUS CD BERISI UU & PERATURAN
Bagaimana cara beli buku ini ? saya lihat di toko buku tidak ada yang stock.
BalasHapus085777277924